Denpasar - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Effendy Simbolon (F-PDIP) mengatakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, subsidi listrik untuk wilayah Bali merupakan yang paling boros mencapai Rp1,6 triliun dan setiap tahunnya terus meningkat sehingga  harus segera dikurangi.

"Kita ini menindaklanjuti temuan BPK yang menyatakan Bali paling boros menggunakan subsidi listrik. Besarnya sampai Rp1,6 triliun. Ini harus dikurangi," kata Effendy Simbolon saat kunjungan kerja di Denpasar Bali, Kamis (15/12).

Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR, yang dipimpin Effendy Simbolon melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul. Rombongan Komisi VII DPR yaitu; Totok Daryanto (F-PAN), Dito Ganindito (F-PG),  Halim Kalla (F-PG), Rahmad Hidayat (F-PDI-P) dan Iqbal Alam (F-Hanura).

Lebih lanjut Effendy Simbolon mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap delapan unit pembangkit yang salah satunya berada di Bali jika menggunakan BBM sebesar Rp 3.918.568,72 juta sedangkan jika menggunakan gas hanya Rp2.242.842,97 juta. "Dengan demikian terjadi ketidakhematan mencapai Rp. 1,6 triliun, atau peningkatan di unit pembangkit listrik di Bali lebih dari 100 persen di tahun 2010," kata Effendy Simbolon.

Oleh karena itu tambah Simbolon, Panja Sektor Hulu Listrik ini akan mendorong pemerintah dan Pemda untuk mencari energi alternatif untuk mengurangi subsidi tersebut. "Bali ini paling boros dalam penggunaan subsidi listrik," kata Simbolon.
Karena itu tambah Simbolon, Komisi VII berusaha mencarikan jalan keluarnya. Salah satunya dengan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul.

Sementara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menjelaskan konsumsi listrik di Bali saat ini mencapai 785 KWH per kapita per tahun. Sementara jumlah penduduk Bali sebanyak 3,9 juta jiwa.  "Diperkirakan kebutuhan listrik di Bali akan mencapai 1.095 MW pada tahun 2015, sekarang ini masih 500 MW. Ini harus diantisipasi," kata Mangku Pastika.

Mangku Pastika juga menjelaskan rasio penggunaan listrik di Bali masih 75 persen penduduk. Terkait persetujuan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul, Mangku Pastika mengaku belum memberikan keputusan apakah setuju atau tidak.

"Saya belum berada pada posisi mengambil keputusan karena ingin mendengarkan semua pihak. Karena nanti ujungnya di saya," kata Mangku Pastika. Lebih lanjut Pastika menjelaskan pembangkit listrik panas bumi Bedugul sudah dua kali ditolak rekomendasinya. Karena itu dirinya akan meminta masukan semua pihak. "Ini pasti akan jadi masalah pro kontra di Bali. Karena ujungnya di saya. Apakah rekomendasi saya setuju atau tidak. Tapi biarkanlah dahulu pro dan kontrak itu berjalan," kata Pastika. Usai pertemuan, kunjungan dilanjutkan ke PLTG Pesanggaran. (Rdy.Tvp)